 |
| Pendidikan politik diperlukan untuk menangkal hoaks dalam Pilkada. (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Kediri terkini id – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyatakan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat guna mencegah polarisasi dalam Pilkada Serentak 2024.
Pendidikan politik yang baik, menurutnya, dapat membantu masyarakat menghindari jebakan isu SARA, ujaran kebencian, dan hoaks yang kerap muncul dalam kampanye politik.
Bagja menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan politik yang cukup akan mampu mengenali informasi yang benar dan relevan mengenai calon kepala daerah.
"Namun ada catatannya, terdapat cara-cara tidak bertanggung jawab dalam kampanye pemilihan yaitu penggunaan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pasangan calon. Tujuannya untuk mencari keuntungan di situasi yang kacau untuk menumbuhkan dan menurunkan partisipasi, keyakinan, pendukung pasangan calon lain," ujar Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (08/11/2024).
Ia mengingatkan bahwa pola kampanye yang mengandalkan serangan hoaks dan politisasi SARA merusak integritas demokrasi.
Hal ini terutama didukung oleh tingginya penggunaan media sosial saat ini, yang bila tidak diawasi, dapat meningkatkan polarisasi di tengah masyarakat.
Bagja mencontohkan polarisasi yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, yang berpotensi memicu keretakan sosial dan mengancam stabilitas negara.
Namun, Bagja menilai Pemilu 2024 telah menunjukkan kemajuan dalam menekan politisasi SARA dan hoaks di media sosial.
Ia memuji sinergi antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil seperti Cek Fakta yang berupaya menjaga suasana kampanye tetap damai dan bebas dari ujaran kebencian serta politisasi SARA.
“Dengan demikian, Pemilu 2024 berhasil mereduksi politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial dengan sangat signifikan,” tambahnya.
Bagja menekankan bahwa cek fakta merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga demokrasi yang bermartabat dan mewujudkan kontestasi politik yang berkualitas.
"Oleh sebab itu, Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang bermartabat dan menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang menjadi berkualitas dan berintegritas dan terhindar dari berita hoaks dan ujaran kebencian,” ucapnya.
Bawaslu menekankan perlunya pendidikan politik yang bertanggung jawab bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
Bagja mengatakan bahwa membangun kesadaran masyarakat tentang verifikasi informasi dalam pemilu tidak dapat dilakukan sendirian. Kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.
"Mari terlibat aktif melakukan pengawasan melalui pengawasan partisipatif serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat yang benar. Laporkan kepada kami dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam bentuk misinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial,” katanya.
Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu berharap masyarakat bisa menjalani proses demokrasi yang lebih sehat, jujur, dan berintegritas dalam Pilkada 2024, sekaligus menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi semua pihak.
